AMBAE.co.id – Makassar. Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulsel membuka kegiatan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Pemprov Sulsel dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel. Dilangsungkan di Hotel Gammara, Kota Makassar pada Selasa, 7 Maret 2023.
PKS pun dilakukan melalui penandatanganan eletronik. Tampak menandatangani di atas perangkat komputer para Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) dari 24 Kabupaten/Kota, diikuti Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Hasto Prastowo dan diakhiri dengan penandatanganan oleh Gubernur Sulsel.
Hadir menyaksikan pagi itu, utusan 24 Kabupaten/Kota dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Tampak pula Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Sigit Kurniawan dan Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan HM Ichsan Mustari.
“Ini tentu sangat bermanfaat lima tahun terakhir karena kita sudah mendapatkan sertifikasi digital dan juga ini memperlancar sistem birokrasi. Teman-teman ASN di mana saja, anytime bisa langsung tanda tangan dan me-review berkas dokumen, tidak harus print dan itu paperless,” jelas Gubernur Sulsel kepada Awak Media, usai kegiatan.
Gubernur menilai, digitalisasi ini memperlancar sistem, termasuk sistem perizinan yang sudah banyak menerapkan sistem digital. Termasuk tanda tangan untuk bidang teknis dan mengefektifkan kerja-kerja pelayanan di pemerintantahan.
Sehingga harus dikembangkan lebih baik lagi. Untuk itu, diharapkan Kabupaten dan Kota dapat menerapkan Smart Office sebagai terobosan dalam sistem administrasi negara.
“Saya meminta, bagaimana lebih memasifkan lagi sistem digitalisasi dan mereduksi bagaimana kertas tidak terlalu banyak digunakan. Kita secara nasional harus memiliki sistem yang lebih bagus,” imbuhnya.
Usai penandatanganan, dilanjutkan dengan Launching aplikasi Pusat Informasi Layanan Aduan Siber (PILAR) Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan diakhiri dengan sosialisasi oleh BSSN terkait Literasi Keamanan Informasi.
Andi Sudirman Sulaiman lantas mengapresasi BSSN dengan berlanjutnya kerja sama itu. Sementara itu, Sukarniaty Kondolele yang kini menjabat Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel menyampaikan, perpanjangan kerja sama perlu dilakukan, sebelumnya telah dilaksanakan selama empat tahun.
“Kerja sama ini meng-cover tentang penerbitan sertifikasi eletronik, integrasi aplikasi yang memakai pelayanan sertifikat eletronik, serta izin layanan PTSP dan lainnya,” ungkapnya.
Adpaun Hasto Prastowo menekankan bahwa masalah keamanan tidak bisa berdiri sendiri, termasuk di bidang siber sehingga dibutuhkan kolaborasi. Tanda tangan eletronik yang diterapkan di daerah merupakan langkah awal dalam upaya mewujudkan keamanan siber.
Disamping untuk menjawab transformasi digital. Hasto pun mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan sistem keamanan di masing-masing daerahnya.
“Kami menyadari Dinas Kominfo pemerintah daerah merupakan mitra penting untuk BSNN terutama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan siber di Indonesia,” terang dia. (*)
