Nurdin Abdullah ke DPRD SulSel: Kalau Bisa Dipermudah, Kenapa Harus Dipersulit?

KUA PPAS ditanda tangani.
Andi Ina Kartika Sari (kedua dari kanan) dan Nurdin Abdullah (ketiga dari kanan) menanda tangani Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 (27/08/20).

AMBAE.co.id – Makassar. HM Nurdin Abdulah selaku Gubernur SulSel (Sulawesi Selatan) mendorong terus pelayanan di SulSel agar semakin mudah. Harapan terbesarnya, tidak ada kendala sedikit pun yang dihadapi bagi mereka yang ingin dilayani.

“Kita harus mendorong visi yang sama dengan tagline. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?”, tegasnya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi SulSel pada Kamis malam (27/08/20).

Dia sekaligus melakukan penanda tanganan Nota Kesepakatan bersama Ketua DPRD SulSel, Andi Ina Kartika Sari terkait Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Read:  Jokowi Sebut Ekonomi SulSel Baik, Nurdin Abdullah: 2021 Kita Recovery Perekenomian

Merupakan dokumen anggaran yang disampaikan Gubernur SulSel sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Nurdin Abdullah minta agar ada kesepahaman, penyatuan persepsi serta kebersamaan terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi SulSel. Tentu kata dia demi SulSel yang lebih jaya.

“Kebersamaan dan keterpaduan kita semua menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulawesi Selatan. Tentu kita ingin agar daerah kita ini mampu menjadi akselererator perekonomian nasional”, tuturnya.

Untuk itu, dia minta kepada para Pimpinan dan Legislator agar terbangun komitmen dalam rangka mengawal pembangunan. Terutama program prioritas yang direncanakan pada tahun mendatang.

“Komitmen bersama kita perlukan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter serta tentunya inovatif”, ujarnya.

Terlebih karena tahun 2020 ini SulSel dan daerah lainnya ikut terdampak pandemi COVID-19. Sehingga untuk tahun 2021 diperlukan percepatan dalam rangka recovery perekonomian serta sektor lainnya. (*)