Indeks Pembangunan Kepariwisataan Sulsel di Posisi 5, Kadisbudpar: Ini Tantangan Berat

 

Tantangan IPKN Sulsel 2022.
Kadisbudpar Sulsel, Muhammad Jufri (15/12/2022).

AMBAE.co.idMakassar. Sebuah pencapaian dipersembahkan Provinsi Sulawesi Selatan melalui sektor pariwisata. Adalah Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang meraih posisi 5 untuk tahun 2022.

IPKN Sulsel sebesar 3,997 telah diumumkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, sehari sebelumnya di Jakarta. Tepatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan Tahun 2022 di Hotel Sahid Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Namun bagi Muhammad Jufri, hal itu justru menjadi tantangan yang berat kedepan. Merujuk pada kondisi global yang kerap tidak menentu, tentu kata Professor itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan seluruh stakeholder harus mampu membuat perubahan yang lebih baik.

“Tantangannya berat. Mempertahankan angka-angka itu, posisi itu, Saya kira cukup berat. Kita disejajarkan dengan Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, apalagi Bali di posisi puncak Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Kadisbudpar) Provinsi Sulsel itu, Jum’at, 16 Desember 2022.

Sektor pariwisata diperhadapkan dengan Pandemi COVID-19 yang belum menampakkan ujungnya. Seperti halnya yang terjadi di China, angka kasus terhadap orang yang terinfeksi penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 terus bertambah.

Di Indonesia, angkanya masih fluktuatif dengan peta sebaran risiko COVID-19 juga perlu diwaspadai. Sedangkan peningkatan kunjungan wisatawan terpengaruh oleh intensitas pergerakan wisatawan dari satu destinasi ke destinasi lainnya.

Read:  Jajaran DisBudPar SulSel Ikuti Pelatihan Virtual Tour

Belum lagi kondisi dunia yang sedang mengalami krisis akibat perang dan ancaman resesi ekonomi. Jufri berharap posisi ke-5 IPKN bagi Sulsel tidak membuat daerahnya berhenti berinovasi, guna meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai strategi yang jitu.

“Tentu kita terus melakukan gebrakan yang nyata, yang konkrit untuk membuktikan diri bahwa Sulsel mampu naik ke posisi itu, mampu bertahan, dan mampu lebih meningkat lagi tahun-tahun berikutnya,” harap sang Professor.

Baginya, dengan menjadikan posisi IPKN Sulsel sebagai tantangan, merupakan wujud kesyukuran atas capaian itu sendiri. Betapa tidak, jika hanya sekedar puas semata dan tidak disertai target berikutnya yang nyata, maka disebutnya sebagai kelalaian besar.

“Tahun-tahun mendatang kita lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita. Desa Wisata kita tahun 2022 ini, Alhamdulillah lolos 4 desa wisata dan meraih juara tingkat nasional pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 (ADWI 2022). Semoga 2023 nanti, bisa lolos minimal 4, kalau bisa 5, Saya kira akan luar biasa pencapaian kita kelak dibanding provinsi lainnya,” urainya.

Tantangan IPKN Sulsel 2022.
Peringkat IPKN 2022 (15/12/2022). Foto: Kemenparektaf/Baparekraf RI

Lanjut dikatakan Prof Jufri, bergulirnya proses penganugerahan desa wisata tahun 2021 yang memakan waktu kurang lebih 11 bulan, tidak terlepas dari intervensi-intervensi Disbudpar Sulsel dan stakeholder kepariwisataan lainnya. Pihaknya sendiri berkontribusi besar di sisi pendampingan dan pembinaan.

“Kita ada pelatihan itu beberapa kali kepada pengelola desa wisata, kepada pengelola homestay, dan yang lainnya. Terus kita berikan penguatan lagi melalui KKN Tematik Desa Wisata, kita terjunkan puluhan ribu mahasiswa dari puluhan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ke desa wisata di Sulsel,” tegas dia.

Termasuk kata dia, Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Wisata (KKNTDW) yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata. Sehingga, desa wisata bersama pengelolanya, masyarakatnya, serta seluruh unsur pendukung di desa wisata lebih siap menyambut, menerima, dan melayani wisatawan.

Read:  Liestiaty F Nurdin Ajak Majelis Ta'lim Rajin Baca Al-Qur'an dan Tafsir

Lantas tahun 2023, dia memprediksi ADWI bakal bergulir lebih cepat karena tantangan tahapan awal Pemilu menjelang akhir 2023. Sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian, malah disebutnya mesti lebih gercep, geber, dan gaspol.

“Pointnya, bagaimana wisatawan bisa tinggal lebih lama di desa wisata. Jadi misalnya setelah tiba di desa wisata, dia ke destinasi tertentu, malamnya dia nginap di homestay disana, besoknya ikut turun ke sawah bersama pemilik homestay dan seterusnya. Kita mampu mengedukasi pengelola desa wisata dan masyarakat, lalu mereka mengedukasi wisatawan,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel itu.

Dia juga mengungkapkan, disamping menargetkan meningkatnya kualitas desa wisata dan destinasi wisata, juga mengharapkan munculnya lebih banyak desa wisata untuk ikut di ADWI 2023. Jika tahun 2022, hanya bisa menargetkan 300 desa wisata, maka tidak salah dan tidak muluk-muluk kata Jufri jika menggantungkan di angka 500.

“Jadi begini, waktu itu kami berharap 200 saja sudah luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kami yakin bisa 250. Kemudian Mas Menteri menantang, harus bisa 300, Alhamdulillah kami lampaui angkanya sampai 465 desa wisata,” terangnya.

Meski begitu, dirinya optimis bisa meraih angka 500 desa wisata di tahun 2023. Pasalnya, beberapa calon desa wisata rintisan sudah mulai memperlihatkan dirinya ke permukaan.

“Nanti kita lihat, Saya kira tidak salah kalau menargetkan 500 ya kedepan. Beberapa desa wisata akan hadir menambah 465 yang sudah ada sampai tahun 2022 ini,” pungkasnya.

Program KKN Tematik Desa Wisata kata Jufri masih menjadi andalan Disbudpar Sulsel. Sebuah program yang mengedepankan kolaborasi dan sinergitas bersama unsur pentaheliks pariwisata yakni akademisi.

“Kita tunggu Juknisnya ya, supaya kita bisa lihat dan siapkan penguatan yang perlu diberikan ke desa wisata. Sejauh ini, melalui KKN Tematik Desa Wisata, sangat membantu,” tutur Jufri.

Karenanya, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memajukan kepariwisataan di Sulsel. Hal itu sejalan dengan penegasan Menparekraf/Kepala Baparekraf RI yakni inovatif, adaptif, dan kolaboratif. (*)