AMBAE.co.id – Jakarta. Ombudsman Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan investasi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Diantaranya mengenai percepatan perizinan bagi para Pelaku Usaha.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan UU Ciptaker diharapkan mampu memberikan kecepatan pelayanan perizinan di bidang investasi serta meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
“UU Ciptaker diciptakan dengan mekanisme Omnibus Law merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi. Penyatuan kurang lebih 80 peraturan menjadi satu produk hukum ini akan membawa perubahan besar yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan di bidang investasi sehingga dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha”, jelas Ketua Ombudsman RI.
Najih saat itu menyampaikan sambutannya pada kegiatan diskusi Ngovi atau Ngobrol Virtual Bareng Ombudsman RI melalui Zoom Cloud Meeting pada Kamis (05/08/21). Mengusung tema Kebijakan Investasi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pelayanan Publik.
Dikatakan, perlu adanya kolaborasi semua pihak dalam implementasi UU Ciptaker serta sinkronisasi terhadap sistem Online Single Submission (OSS). Adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan lembaga OSS dan bisa diakses melalui oss.go.id.
“Sistem OSS ini melahirkan pola pengawasan baik internal maupun eksternal. Sehingga seluruh elemen baik itu pemerintah, pengusaha maupun pengawas eksternal memiliki peran dalam mensukseskan implementasi UU Ciptaker”, terang dia.
Terkait masih banyaknya peraturan turunan dari UU Ciptaker yang belum optimal diimplementasikan, Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan hal itu terjadi karena terdapat perbedaan karakter kegiatan usaha satu dengan usaha lain sehingga membutuhkan peraturan kebijakan tertentu.
“Hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya perlu dikaji, dirumuskan dan didorong bersama-sama agar segera diatur dan ditetapkan guna mempercepat pencapaian target yang diharapkan”, tegas Hery.
Padahal menurut Hery, UU Ciptaker ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menyederhanakan perizinan, dan menghapus aturan-aturan yang tumpang tindih karena Indonesia memiliki daya tarik ketersediaan sumber daya alam.
Hery dalam pemaparannya memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah mengenai apa yang harus dilakukan pasca diterbitkannya UU Ciptaker. Pertama, Pemda harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Ciptaker.
“Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Ciptaker. Jika telah teridentifikasi, maka perencanaan Perda ditetapkan di luar Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan Perkada yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”, tuturnya.
Ditambahkan Hery, dalam Pasal 250 UU Pemda yang diubah melalui UU Ciptaker, perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan.
“Agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu tersebut, Pasal 251 UU 23/2014 sebagaimana diubah melalui UU Ciptaker mengamanatkan kepada pemda untuk berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Kementerian Hukum dan HAM”, imbuhnya.
Ditekankan pentingnya koordinasi dan harmonisasi dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas dan responsif, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan di daerah. Selain itu, pelaksanaan UU Ciptaker harus terus didorong ke arah pencapaian bersama dengan dukungan seluruh perangkat negara.
“Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian Perda terkait”, paparnya.
Lanjut Hery, memaparkan penanganan laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman RI di bidang kemaritiman dan investasi pada kurun waktu 2018-2020, laporan terkait substansi perhubungan dan infrastruktur menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 655 laporan. Disusul bidang perizinan sebanyak 647 laporan, pertambangan 574 laporan, kelistrikan 374 laporan, PUPR 362 laporan, KLHK 324 laporan, dan penanaman modal 46 laporan dan perikanan 26 laporan.
Berdasarkan instansi terlapor, laporan masyarakat terkait substansi kemaritiman dan investasi, pemerintah daerah paling banyak dilaporkan yakni sebesar 58% disusul BUMN dan BUMD sebanyak 35%, KESDM 5%, KLHK 3%, Kemenhub 3%, dan Kementerian PUPR 2%.
“Permasalahan pelayanan publik yang sering dilaporkan terkait perizinan di antaranya aduan mengenai prosedur dan waktu proses perizinan yang tidak ada kepastian, adanya pungutan liar serta adanya petugas yang tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengajukan perizinan”, ungkapnya.
Sedangkan permasalahan yang sering diadukan masyarakat terkait penanaman modal, diantaranya adalah tentang permohonan jaminan hukum berinvestasi, ketidakpastian prosedur, mekanisme, biaya dan waktu dalam rencana investasi, serta adanya pengutan liar.
Diakhir paparannya, menyampaikan beberapa harapan Ombudsman RI diantaranya percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi terlapor, membangun koordinasi dan kerja sama dengan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat, membangun koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga terkait dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan komisi-komisi terkait di DPR RI, serta bersinergi dalam penyusunan regulasi dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
Turut hadir sebagai narasumber secara daring, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum KADIN Indonesia, M Arsjad Rasjid serta Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Aries Indanarto. (*)
