Pra Musrenbang Anak Bantaeng, Kabid P3A: Dikbud Paling Rendah dari 13 OPD

Diadakannya Pra Musrenbang Anak Bantaeng tahun 2020.
Ramlah (berdiri di kiri) menyaksikan anak Bantaeng meramu usulan untuk diajukan ke Pemkab Bantaeng pada Musrenbang Anak Tingkat Kabupaten Bantaeng (09/03/20).

AMBAE.co.id – Bantaeng. Forum Anak Butta Toa (FABT) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, tepatnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Bantaeng menggelar Pra Musrenbang Anak Kabupaten Bantaeng, Senin (09/03/20).

Kegiatan yang juga diberi tajuk Musrenbang Anak Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bantaeng itu dilangsungkan selama sehari di Gedung PGRI Bantaeng. Puluhan anak menjadi peserta dari perwakilan 8 kecamatan yang ada di Bantaeng.

Pada kesempatan itu, St Ramlah selaku Kepala Bidang (Kabid) P3A menjelaskan bahwa target daerah ini dalam waktu dekat yakni minimal bisa mempertahankan prestasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya. Adalah predikat yang diraih tahun 2019, sebelumnya menyandang kategori Pratama sejak tahun 2015.

“Saat ini kita menyongsong tahapan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Kami berharap ada keseriusan dari OPD, jangan sampai seperti tahun-tahun lalu”, sindir Ramlah.

Kabid yang baru dilantik beberapa bulan itu menyayangkan sikap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Bantaeng yang cenderung menimpakan urusan anak hanya kepada instansinya semata. Padahal 13 OPD seharusnya ambil bagian dan peran masing-masing.

“Dari 215 dibutuhkan, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyumbang 90 point. Ada 13 OPD yang kami harapkan kerja samanya dalam hal penginputan Kabupaten Layak Anak dan Kemenag paling aktif”, imbuh Ramlah.

Sehingga tamu dari Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Bantaeng sengaja dia tempatkan di barisan terdepan deretan kursi tamu undangan. Kembali disampaikan bagaimana upaya P3A menjemput data dari OPD, namun masih saja berat hati memberikan data yang dibutuhkan.

Read:  Nurdin Abdullah Dicegat The Professor, Eh Malah Diberinya Uang

Kendati menyodorkan data, itu pun bukanlah data terpilah. Semisal didasarkan usia, jenis kelamin, potensi hingga karakteristik karena menjadi tuntutan KLA pada 24 indikator.

“Kita ketahui Bantaeng pertama yang melaksanakan Musrenbang Anak. Dan Bantaeng jugalah yang dijadikan percontohan nasional untuk Musrenbang Anak”

Ironisnya kata Ramlah, OPD berasumsi jika KLA itu untuk kepentingan DPMDP3A. Sementara pasca KLA di tiap tahun berjalan, dampaknya lebih banyak dirasakan OPD lain, sebut saja penganggaran sektor pendidikan yang diarahkan inklusif dan responsif anak maupun perempuan.

Read:  Ditengah Demonstran, Tutu Justru Senang Jika Aksi Unras Sampai Sore

Karenanya Madya bagi Ramlah bisa diwujud nyatakan jika semua OPD mengesampingkan ego sektoral. Malah Madya bisa naik minimal satu tingkat di kategori Nindya untuk tahun 2020.

Dimyati Nongpa selaku Kepala Bappeda yang mewakili Bupati Bantaeng berharap sama, semoga terjadi peningkatan demi peningkatan seiring majunya Bantaeng dari tahun ke tahun.

“Kami berharap teman-teman yang terlibat dari 5 kluster tadi, apa yang menjadi usulan anak di Musrenbang Anak Tingkat Kabupaten Bantaeng nanti bisa dimasukkan di Renja OPD Bapak Ibu sekalian”, tegasnya.

Mantan Kadis Perikanan dan Kelautan itu mewanti-wanti 13 OPD untuk berperan aktif dalam hal pemenuhan kebutuhan anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan.

Read:  Distribusi Perlengkapan Sekolah Dari Pemkab Bantaeng Capai 57,04 Persen

Nongpa juga membeberkan bahwa Musrenbang Anak Tingkat Kabupaten Bantaeng akan diadakan tanggal 17 Maret 2020. Moment itu selayaknya dijadikan ladang bagi Pemerintah untuk benar-benar mengakomodir kepentingan anak yang diklaim penerus bangsa. (*)