AMBAE.co.id – Makassar. Sebagai calon ditempatkannya Ibukota Republik Indonesia (RI) yang baru, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berbenah menyiapkan diri sedini mungkin. Tak tanggung-tanggung, Legislatif pun berupaya mengambil peran penting untuk bersinergi Pemerintah.
Tentu dalam peran dan fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Mengisi 55 kursi, DPRD Provinsi Kaltim mengutus 12 Anggota ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Empat Anggota DPRD Kaltim diantaranya menyambangi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel (Disbudpar Sulsel). Didampingi tiga orang staf yakni Tenaga Ahli/Kelompok Pakar, Kahar, Administrasi Data Keuangan, Nurul Elmi Amalia Hasan dan Pengadministrasi Umum, Bakhtiar.
Sementara Legislator tersebut mengaku putera Sulsel. Masing-masing H Rusman Ya’qub selaku Anggota Badan Anggaran, Ketua Komisi IV, Anggota Badan Pembentukan Perda, Ketua Fraksi PPP dan Ketua DPW PPP berasal dari Kabupaten Barru.
Berikutnya Ismail selaku Anggota Badan Pembentukan Perda, Anggota Komisi II, Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem, juga berasal dari Sulsel yakni Kabupaten Pinrang. H Andi Harahap selaku Anggota Badan Anggaran, Anggota Komisi III dan juga Ketua Fraksi Golkar berasal dari Kabupaten Bone.
Terakhir, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Perda, Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKB-Hanura, Muhammad Adam merupakan pria kelahiran Kabupaten Enrekang.
“Kami ditunjuk sebagai Ibukota Negara. Kami mau RPJMD kami memanfaatkan potensi pariwisata agar 2023 itu Kaltim bisa mengejar daerah-daerah yang selama ini sudah maju dan sukses”, kata Rusman.
Pernyataan Rusman menjadi pembuka pembicaraan saat diterima secara resmi di Gedung Mulo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Kota Makassar pada Kamis pagi (16/09/21). Dasar berpikir itu bahkan serta merta menyimpulkan tujuan utama Kunjungan Kerja rombongan yang dipimpinnya.
Kaltim dalam pemaparannya memiliki sejumlah destinasi yang diyakininya mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Namun hingga kini belum dioptimalkan pembangunan dan pengembangannya.
Bukan sesuatu yang ganjil menurutnya karena Kaltim selama kurun waktu yang alam intens pada sektor pertambangan dengan Sumber Daya Alam (SDA) mineral yang melimpah ruah. Lantas ke depan, saatnya Kaltim mengejar ketertinggalan kepariwisataan yang digaungkan mulai dari pusat.
Rusman menyebut Sulsel satu diantara daerah tujuan yang tidak boleh dilewatkan untuk belajar menghimpun informasi, strategi dan pengalaman dalam memajukan pariwisata. Dia pun tahu sebenar-benarnya jika Pemerintah Provinsi Sulsel menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan sejak HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman menempati kursi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di tahun 2018.
“Target kami mengejar kepariwisataan yang lebih. Bagaimana strategi sektor pariwisata di Sulsel bisa kami aplikasikan di Kaltim. Selama ini pariwisata kiblatnya Bali, Sulsel, Jogja, Jatim. Selama ini sektor pariwisatanya itu gede-gedean”, terangnya.
Menyusul NTB, Papua dan provinsi lainnya. Hanya saja, Sulsel punya keunikan dan kelebihan tersendiri karena seluruh daerahnya punya potensi pariwisata dan budaya yang luar biasa.
“Di Sulsel itu destinasi wisatanya banyak sekali, kebudayaannya sangat tinggi. Meskipun Sulbar berdiri sendiri, apapun itu alasannya, kalau Sulsel dieksplor, Saya yakin Sulsel tidak akan pernah kalah”, pungkasnya.
Pihaknya ingin belajar banyak terkait kepariwisataan dan juga kebudayaan yang mana di Sulsel dikoordinasi dan ditangani satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) satu atap yakni Disbudpar Sulsel. Tidak pada luarannya saja, menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), DPRD Kaltim datang menyelami sejauh mana RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulsel menyokong pariwisata dan kebudayaan terhadap 24 Kabupaten/Kota yang melingkupinya.
“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, apa saja yang masuk RPJMD khususnya sektor pariwisata dan kebudayaan. Kami juga sedang melakukan orientasi pembangunan yang selama ini bertumpu pada Sumber Daya Alam mineral yang sifatnya sustainable”, ujar Rusman.
Daripada mengejar terus SDM mineral kata dia, kenapa tidak mengangkat kepariwisataan Kaltim, karena statusnya sebagai Ibukota (direncanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara/PPU, Kaltim) telah menjadikannya tersorot serta buah bibir bagi publik. Ditambahkan Adam, RPJMD Kaltim nantinya diharapkan memuat pengalokasian anggaran untuk sektor pariwisata yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
“Kalau kami anggaran Dinas Kabupaten/Kota kadang-kadang lebih besar. Untuk pertumbuhan ekonomi kita plus minus tentunya”, jelas putera Enrekang itu.
Mewakili rombongan, Adam meminta Ripparda (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Sulsel dapat dipedomani. Demikian halnya RPJMD Sulsel, diketahui sebagian dari rombongan DPRD Kaltim bertandang ke DPRD Sulsel di hari yang sama.
Menyikapi itu, Bruno S Rantetana selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (Kabid SBDP) Disbudpar Sulsel menyambut baik kunjungan rombongan. Baginya, semua daerah memiliki potensi pariwisata luar biasa. Turut mendampingi penerimaan yakni Ichsan Satriadi Tadjuddin Noer selaku Kepala Sub Bagian Program.
Apalagi jika dipersempit pada ruang destinasi wisata. Tinggal bagaimana meramu potensi yang ada dari sisi SDA dan SDM (Sumber Daya Manusia) tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk memikat wisatawan berkunjung.
“Kalau ada yang dirugikan, berarti konsep pariwisatanya itu salah. Intinya sebenarnya di pariwisata, bagaimana Sumber Daya Manusia yang ada untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dikaruniakan Tuhan”, tegasnya.
Bruno menekankan, Pemerintah mesti bersinergi dengan semua unsur (masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media) dalam memajukan pariwisata. Sektor lain juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata, misalnya Dinas PU dan Dinas Perhubungan menyiapkan aksesibilitas, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi mengambil peran melahirkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) profesional serta institusi lain sesuai bidang kerjanya.
“Kalau masyarakat banyak terlibat, terjadi pertumbuhan ekonomi disitulah tujuan negara tercapai”, kunci Bruno.
Sektor pariwisata begitu cepat sekali mengalami perubahan, terlebih adanya Pandemi COVID-19 menerpa dan menjadikannya terpuruk. SOP (Standard Operating Procedure) disusun sedemikian rupa Disbudpar Sulsel guna membangkitkan kembali pariwisata hingga pulih.
“Kita tidak bisa kaku, kapan kita kaku kita tertinggal. Kami coba cepat membangun SOP-SOP karena kadang tidak terlalu cocok lagi dengan eranya”, tuturnya.
Dirinya juga mengajak para putera Sulsel yang berkunjung untuk berkontribusi terhadap kepariwisataan di 24 Kabupaten/Kota. Kesuksesan di pulau seberang harus diejawantahkan di kampung halaman, barulah dapat dikategorikan sukses sejati.
Usai berdialog, rombongan berkesempatan meninjau langsung ruang server bercokolnya Sistem Informasi Digital milik Disbudpar Sulsel. Diberi nama South Sulawesi Tourism Information Center (SSTIC), menyajikan data pariwisata dan budaya Sulsel.
Disambut sekaligus menyerahkan cinderamata yakni Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran, Syamsuniar Malik didampingi Kepala Seksi Promosi Pariwisata, Wibowo dan Kepala Seksi Analisis Pengembangan Pasar, Hj Rusmini. Tampak pula Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Hj Djamila Hamid. (*)
