AMBAE.co.id – Makassar. Berhasil mengirim magang bagi Guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) se-Sulawesi Selatan (SulSel) di tahun 2019, mendorong Hj Liestiaty F Nurdin selaku Bunda PAUD SulSel melanjutkan program tersebut untuk tahun 2020.
“Tahun ini akan kita kirim lagi Guru-guru PAUD kita dari 24 Kabupaten/Kota untuk mengikuti magang di negeri Sakura. Tahun lalu sudah kan, ini kita lakukan agar guru-guru lainnya juga bisa melihat perkembangan pendidikan khususnya PAUD disana”, jelas Lies.
Hal itu disampaikan langsung Lis saat menggelar pertemuan di Rumah Kabatan Gubernur SulSel, Selasa (11/02/20) bersama Tim Pokja (Kelompok Kerja) Bunda PAUD SulSel.
Dalam rapat terbatas itu, juga dibahas sejumlah program kerja baik untuk tahun 2020 maupun di tahun mendatang selama periodesasi kepengurusan. Satu diantaranya terkait pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam membentuk Pokja.
“PAUD adalah jenjang pendidikan yang penting digenjot kualitasnya sebagai dasar menuju jenjang berikutnya. Tentu harus diikuti dengan peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD itu sendiri”, tambah Bunda PAUD SulSel.
Diterangkan bahwa Jepang patut menjadi corong bagi pendidikan Indonesia, baik dari sisi pengelolaannya maupun metode pendidikan yang diterapkan. Isteri dari Gubernur SulSel, HM Nurdin Abdullah itu pun mengaku semakin bersemangat dengan kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) saat ini.
Program Merdeka Belajar yang digagas Mas Menteri atau Nadiem Makarim diharapkannya mampu membuka babakan baru dunia pendidikan. Mengubah mindset kita dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan banyak aspek saling bersinergi, namun tetap menjaga marwah tujuan pendidikan nasional.
“Tak kalah pentingnya di PAUD, bagaimana kita menghadirkan pendidikan ramah anak mulai dari sarananya, prasarananya, lingkungannya dan juga Guru-gurunya harus ramah anak”, tutupnya.
Menjamin hal itu, dirinya meminta agar Tim Pokja Bunda PAUD SulSel intens melakukan pertemuan dengan Pokja dari Kabupaten/Kota. Demikian halnya melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah menuju penguatan kerja sama antar lembaga. (*)
