
AMBAE.co.id – Makassar. Sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan mengirimkan perwakilannya guna menghadiri BIMTEK (Bimbingan Teknis) Gugus Tugas KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) dengan Analisis PUHA (Pengarus Utamaan Hak Anak) Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Tahun 2019 di Hotel Gammara, Kota Makassar selama 3 hari berturut-turut (18-20 November 2019).
Adalah Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Maros, Toraja utara, Selayar, Jeneponto, Pangkep, Soppeng, Bone dan Sinjai. Masing-masing dari 10 daerah itu mengutus jajaran OPD-nya yang merupakan Gugus Tugas KLA.
Hari pertama, Senin tanggal 18 November 2019 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) SulSel, H Ilham A Gazaling. Sementara pada hari kedua, Selasa (18/11/19), BIMTEK itu fokus menyelesaikan RAD (Rencana Aksi Daerah) terkait KLA.
Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas PPPA SulSel, Andi Nurseha menuntun peserta menyusun matriks dalam rangka RAD tersebut. Berlanjut pemaparan oleh para pejabat yang mewakilkan diri untuk daerahnya.
“Jadi kita mulai agar setiap daerah yang hadir untuk melakukan pemaparan atas RAD-nya. Daerah lain menanggapi, ada yang memberi masukan, ada juga berupa koreksi”, jelas Nurseha.
Hingga berakhir kegiatan untuk hari kedua itu, baru 9 daerah yang selesai memaparkan hasil RAD. Tersisa 1 daerah yang akan mendapat giliran di hari terakhir, Rabu besok.
Nurseha menambahkan bahwa pemaparan dan diskusi ditujukan untuk mencari penyamaan persepsi agar KLA yang dipacu di daerah benar-benar searah dengan kebijakan di tingkat provinsi.
Perwakilan Bantaeng dalam paparannya, menampilkan 4 OPD yakni Bappeda, Dinas PMDPPPA, DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) dan Dispora (Dinas Pemuda dan Olah Raga).
“Hanya 4 OPD yang bisa kami paparkan karena dari 6 OPD yang diundang, hanya kami berempat yang hadir dan bisa mempertanggung jawabkan RAD”, jelas Suhardi Jaya Hamka dari DPKPP Bantaeng.
Disebutnya ada 13 OPD di Bantaeng yang terkait dengan KLA sesuai yang termaktub dalam RPJMD 2018-2023. Namun hanya 6 yang diundang dan 4 diantaranya hadir di BIMTEK tersebut. (*)