“Untuk itu kita dorong proyek stategis nasional bisa sampai di penghujung tahun ini karena informasi dari Bapak Bupati ada beberapa proyek srategis nasional disini. Tentu dibutuhkan sinergitas antara pengusaha dengan birokrasi, Forkpomda dan instansi vertikal lainnya”, jelasnya.
Dikesempatan sama, Firdaus memaparkan Perpres Nomor 54 tahun 2018. Digambarkan bahwa peraturan itu memuat 3 hal pokok yakni tata kelola niaga, keuangan dan aset daerah serta penindakan di belakang karena mengedepankan pencegahan.
“Peraturan ini menjadi Strategi Nasional dalam hal pencegahan korupsi. Jadi untuk tindak pidana korupsi, tidak lagi dalam tataran penindakan tapi mendahulukan pencegahan”, tegas dia.
Sementara itu, Bupati Bantaeng yang berbicara di podium siang itu berharap agar Kajati senantiasa memberi arahan atas segala langkah dalam menjalankan dan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantaeng.
“Kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Kajati kepada seluruh jajaran Pemerintahan dan Masyarakat Bantaeng agar agenda Pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan”, pintanya.
