44 Mantan Pegawai KPK Resmi Jadi ASN di Tubuh POLRI

 

Pelantikan ASN Polri.
Listyo Sigit Prabowo (tengah) menyampaikan amanatnya usai melantik mantan pegawai KPK menjadi ASN di tubuh Polri (09/12/21).

AMBAE.co.idJakarta. Sebanyak 44 orang mantan pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dinyatakan resmi menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) pada lingkungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Terhitung hari ini melalui pelantikan yang dilakukan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Pelantikan itu tepat pada Hari Antikorupsi se-dunia yang diperingati tiap tanggal 9 Desember. Berlangsung khidmat di Gedung Rupatama Mabes POLRI, Jakarta Selatan pada Kamis (09/12/21).

Sigit berharap mereka yang telah dilantik dapat aktif dalam perannya untuk memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia menciptakan budaya antikorupsi. Dengan begitu akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” ujar Kapolri.

Kehadiran 44 orang itu kata Sigit juga memperkuat organisasi POLRI. Senantiasa berkomitmen dan meningkatkan konsistensinya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Read:  Workshop Skill Development Center Kembali Digelar Pemkab Bantaeng

Sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.

“Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu meyakini, dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, akan semakin memperkuat institusi POLRI dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia ke depan.

“Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, Saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi POLRI dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sigit yang juga Mantan Kabareskrim POLRI menjelaskan, Indonesia saat ini sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia pun menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal APBN agar realisasinya tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran.

Read:  Gubernur SulSel: ASN Jangan Main Politik

Sigit juga meminta untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri.

“Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya POLRI untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki,” harapnya.

Seyogyanya mereka dapat membuat perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.

“Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim POLRI yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga di dalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama sampai dengan penindakan,” ujar Sigit.

Sigit juga membeberkan proses perekrutan dari 44 mantan pegawai KPK itu. Telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Read:  Prof Jufri Harap Sulsel Tuan Rumah Pemilihan Duta Wisata Tingkat Nasional

Memperhatikan regulasi dan peraturan per-Undang-Undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Pihaknya telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi ASN di tubuh institusi POLRI sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan per-Undang-Undangan.

“Dalam kesempatan ini, Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi,” tuturnya.

Lanjut ditegaskan, POLRI telah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yakni Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara. (*)