BPKP Sulsel Bidik Dua Sektor Jadi Percontohan Perencanaan Penganggaran

 

OPD Percontohan BPKP Sulsel terhadap Disbudpar Sulsel.
Tim Evaluasi BPKP Sulsel berkunjung ke Disbudpar Sulsel (08/02/2023).

AMBAE.co.idMakassar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel) menetapkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan (Disbudpar Sulsel) sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) percontohan. Terutama dalam aspek perencanaan penganggaran yang bertautan langsung dengan tugas BPKP yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014.

Menguat saat audiensi yang berlangsung di Gedung MULO Makassar pada Rabu, 8 Februari 2023. Utusan BPKP Sulsel, Tonny Royke J Supit selaku Wakil Penanggung Jawab Tim Evaluasi bertandang ke kantor yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dia memboyong seorang Pengendali Teknis, Ketua Tim dan beberapa Anggota Tim.

Tonny diterima Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, M Agung dan Kepala Sub Bagian Program, Abdul Wahid Syaam Tadjuddin. Disampaikan, untuk mewujudkan agenda pengawasan prioritas BPKP tahun 2023, pihaknya akan melaksanakan evaluasi perencanaan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 di lingkup Disbudpar Sulsel.

“Evaluasi ini, tim kami bertugas mulai 1 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Yaitu evaluasi perencanaan penganggaran APBD 2023,” ungkap Tonny.

Selain sektor budaya dan pariwisata, juga menyasar sektor ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan sejumlah sektor pilihan. Sinergitas dua sektor pada Disbudpar Sulsel inilah yang memikat BPKP Sulsel menjadikannya percontohan bagi OPD lainnya.

Read:  Siapkan Pakaian Menyerap Keringat, Tanggal 2 September 2019 Bantaeng Diprediksi Cerah

Wahid mengatakan, tidak salah jika BPKP Sulsel menargetkan Disbudpar Sulsel sebagai percontohan. Betapa tidak, OPD ini tidak hanya fokus pada kebudayaan semata, namun juga mengemban amanah mengembangkan dan memajukan sektor kepariwisataan.

“Tepat Saya kira ya kalau instansi kita ini menjadi contoh. Urusan wajib Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan adalah kebudayaan, sedangkan pariwisata itu urusan pilihan,” ungkap Kasubbag Program Disbudpar Sulsel.

Itu berarti, Disbudpar Sulsel mengutamakan kebudayaan daripada kepariwisataan. Meski di urutan kedua, kepariwisataan tetap menonjol dengan terealisasinya beberapa kegiatan yang mendukung sektor pariwisata.

“Alhamdulillah sektor pariwisata mendapat perhatian yang tak kalah pentingnya dengan kebudayaan. Pariwisata dan budaya kan satu kesatuan, saling terkait dan mengikat, pariwisata hidup karena salah satunya ada sisi budaya seperti event kearifan lokal,” tambah dia.

OPD Percontohan BPKP Sulsel terhadap Disbudpar Sulsel.
Kasubbag UKH Disbudpar Sulsel (tengah) menerima Tim Evaluasi BPKP Sulsel (08/02/2023).

Sambung pria kelahiran 70-an itu, Disbudpar Sulsel tahun 2023 ini Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memberikan perhatian lebih maksimal untuk memajukan budaya dan pariwisata. Dukungan terhadap destinasi wisata diupayakan agar ditunjang event-event budaya sebagai bagian dari upaya menjaga khazanah Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar tetap lestari.

Read:  Litbang Bappeda Lanjut Utak-atik Panduan Program Unggulan Bupati Bantaeng

Senada itu, Agung memastikan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan mendapat sentuhan khusus Gubernur Sulsel. Terlebih sektor tersebut adalah sektor unggulan dalam Visi Misi Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel Periode 2018-2023 yang dituangkan ke dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulsel 2018-2023.

“Targetnya jelas, dengan perencanaan penganggaran dan realisasi kegiatan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna akan berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Agung.

Sebut saja kata dia, untuk mengoptimalkan PAD di UPT Museum Mandala dan Societeit de Harmonie, Andi Sudirman Sulaiman mengharapkan keberadaan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat mampu menarik lebih banyak pengunjung dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fasilitas di area ikon Sulsel itu akan dibenahi tahun ini melalui serapan anggaran belanja Disbudpar Sulsel.

“Pastinya ini tantangan juga bagi kami supaya perencanaan penganggaran dari tahun ke tahun lebih baik dan lebih berkualitas. Bukan berarti kita hanya mengejar status terbaik nantinya dari hasil adanya percontohan BPKP Sulsel. Bukan itu ya, ini memang sudah menjadi tanggung jawab supaya grafiknya menanjak,” ujarnya.

Agung juga mengatakan bahwa Disbudpar Sulsel turut bersinergi dengan OPD terkait di 24 Kabupaten dan Kota. Demikian halnya unsur pentaheliks pariwisata (tourism pentahelix), dia mengajak kesemuanya dapat berperan aktif sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Read:  Prof Jufri: Besar Perhatian Kita Untuk Fashion dan Kuliner

Faktanya, sektor budaya dan sektor pariwisata kian menggeliat seiring melandainya kasus COVID-19. Setidaknya mulai bertumbuh dan menunjukkan peningkatan signifikan sekira pertengahan 2022 hingga saat ini di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel.

Pandemi COVID-19 sendiri bergulir sejak awal 2020. Pasca itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) gencar menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang dari, menuju, dan tepat di destinasi wisata.

Diantaranya perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota dan pembangunan kawasan wisata Titik Nol di Kabupaten Bulukumba dan pembangunan kawasan Geopark Maros-Pangkep. Destinasi wisata dan desa wisata tak luput perhatian yang mengantar Sulsel menjadi penyumbang .

Seperti halnya destinasi wisata di Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara. Belum lagi dukungan terhadap Kharisma Event Nusantara (KEN), Sulsel di tahun 2022 mampu meloloskan 5 event ke dalam KEN yakni Festival Pinisi, Festival tu Berru, Festival Taka Bonerate, Salo Karajae, dan F8.

Pada akhirnya mendulang . Sulsel meraih peringkat lima besar Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (*)