AMBAE.co.id – Makassar. Bukan museum kalau harus memberi batasan, pengunjung mana yang boleh dan tidak boleh datang serta melihat isi koleksi di dalamnya. Hal itu berlaku bagi siapa pun yang ingin merasakan sensasi memahami ilmu dan pengetahuan yang bertautan dengan benda bersejarah.
Tak terkecuali Kepala Badiklat PKN BPK RI Perwakilan Sulsel (Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan), Riyanto. Bersama beberapa jajarannya, dia mendatangi Museum La Galigo, di tengah kesibukannya menjalankan tugas diklat dalam rangka melahirkan SDM terampil untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rombongan Badiklat PKN BPK RI Perwakilan Sulsel tiba di Museum La Galigo yang berlokasi di Benteng Rotterdam Makassar sekira pukul 09:30 WITA, Senin, 6 Februari 2023. Didampingi Kasubbag UKH Disbudpar Sulsel (Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan), M Agung.
Yang mana, Kepala Badiklat PKN BPK RI Perwakilan Sulsel telah lebih awal menyambangi Gedung MULO Makassar. Bertemu dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, D Khaddafi.
Selanjutnya, Riyanto disambut Kepala UPT Museum dan Taman Budaya, Zakiyah Assegaf di ruang kerjanya. Berselang beberapa menit, Riyanto dan jajarannya memulai tur di Gedung M Museum La Galigo.
Satu persatu koleksi museum diperlihatkan dan dijelaskan sang Pemandu Museum, Ola. Gedung itu berdesain arsitektur kolonial Belanda, terdiri dari dua lantai, menyimpan sejumlah koleksi benda-benda bersejarah.
Diantaranya peralatan pertanian, perdagangan, transportasi hingga sejarah kebudayaan lintas perdaban. Riyanto menyatakan kekagumannya dapat melihat langsung bentuk, jenis, dan model benda-benda bersejarah masa lalu seperti Al-Qur’an, senjata tradisional, bedil, arca maupun mata uang tempo dulu.
“Rupanya banyak koleksinya. Ini memang perlu kita tahu dan kenalkan,” kata Kepala Badiklat PKN BPK RI Perwakilan Sulsel.
Sembari terus menyimak penjelasan Pemandu Museum, Riyanto berharap agar benda-benda bersejarah tersebut masih dapat dinikmati generasi mendatang. Tentu pihak UPT Museum dan Taman Budaya bersama Disbudpar Sulsel sebagai induk institusi mewadahi upaya pelestarian koleksi museum.
Riyanto dan rombongan juga berkesempatan melihat dari dekat Ruang Tahanan Pangeran Diponegoro di Gedung N. Masuk ke area penjara yang cukup sempit, Amin tak berlama-lama, malah memilih bersegera beranjak ke gedung lainnya.
M Agung yang dikonfirmasi mengungkapkan, kedatangan Kepala Badiklat PKN BPK RI Perwakilan Sulsel bukan untuk tujuan pemeriksaan keuangan, sebagaimana tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban BPK RI. Melainkan sebagai langkah awal atas rencana pelaksanaan studi banding institusi itu terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui Museum La Galigo.
“Kami tawarkan segera ada MoU dengan Disbudpar Sulsel dan Badan Diklat PKN BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan untuk kerja sama yang lebih erat,” terang Agung.
Lebih luas, kerja sama dapat diimplementasikan kata Agung dengan melakukan kunjungan sebagai rangkaian studi banding itu ke destinasi wisata lainnya. Di Kota Makassar, ada Gedung Kesenian Sulsel Societeit de Harmonie.
Kemudian Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, dan juga Gedung MULO. Bergerak ke sisi Barat dari Makassar ke arah Kabupaten Gowa, terdapat Benteng Somba Opu dan Museum Karaeng Pattingalloang yang juga menjadi tanggung jawab pengelolaan Disbudpar Sulsel.
“Saya juga tawarkan nanti bisa mengunjungi Pusat Informasi Geologi (PIG) Geopark Maros-Pangkep di Kabupaten Pangkep. Kalau di Kabupaten Maros ada Bantimurung, Leang-leang dan masih banyak lagi,” jelas Agung.
Khusus untuk destinasi yang dikelola Disbudpar Sulsel, Agung menyampaikan bahwa ada pendapatan untuk negara sebagai hasil dari adanya aktivitas pengunjung. Semisal Museum La Galigo kata dia, pengunjung dikenai tarif masuk sebesar Rp 3 ribu untuk anak-anak, dewasa sebesar Rp 5 ribu, sedangkan bagi wisatawan mancanegara dibebankan biaya masuk sebesar Rp 10 ribu.
“Harapan kita, studi banding itu nantinya akan menjadi bahan juga bagi kita di Disbudpar Sulsel serta Pemprov Sulsel secara umum dalam hal upaya meningkatkan PAD dari retribusi jasa usaha,” pungkasnya. (*)
