UPRI Menambah Deretan Kolaborasi KKN Tematik Desa Wisata Bersama Akademisi

 

PKS UPRI KKN Tematik Desa Wisata.
Jajaran Disbudpar Sulsel dan UPRI Makassar menyaksikan penandatanganan PKS terkait program KKN Tematik Desa Wisata (09/08/22).

AMBAE.co.idMakassar. Satu lagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menyatakan keseriusannya untuk menjalankan program Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Wisata (KKNTDW) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Adalah Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, menambah deretan panjang dan banyaknya unsur akademisi yang membangun kerja sama dalam program kolaboratif itu.

PTS ini memusatkan proses perkuliahan di Kampus I yang berlokasi di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan Kampus II di Jalan Nipa-Nipa Lama Antang Nomor 23, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel.

Dikutip dari laman resmi Wikipedia, UPRI awalnya adalah Universitas Veteran Republik Indonesia (yang disingkat UVRI), didirikan pada tahun 1959 oleh beberapa Tokoh Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perubahan nama UVRI menjadi UPRI, berdasarkan SK Menteri Ristek dan Dikti, No:03/M/kp/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang izin pendirian UPRI, oleh YPTKD (Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma) Makassar. Sejak saat itu Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) berubah menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI).

Tampak hadir pada Selasa, 9 Agustus 2022, menyambangi Gedung MULO Makassar dan diterima di Ruang Rapat Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan) Sulsel diantaranya Rektor UPRI, Darwis Nur Tinri, Wakil Rektor I, H Muh Tahir Gani, Wakil Rektor II, HM Jufri Aburaera, Wakil Rektor IV, H Hasran Muchlis. Berikutnya Ketua LPPM (Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat), Adam Badwi.

Read:  Menyongsong HUT RI ke-77, Jajaran Disbudpar Sulsel Sibuk Bikin Yel-yel

Tak ketinggalan sejumlah Dekan, yakni Nuddin dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Masding dari FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Muhammad Badar dari FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Hj Hasni Kasim dari FT (Fakultas Teknik). Ali Imran dari FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) serta Rivai Mana selaku Ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

KKNTDW sendiri merupakan program strategis Disbudpar Sulsel yang digagas sang Kepala Dinas, Muhammad Jufri bersama jajaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata (SDP) yang digawangi Bruno S Rantetana. Bahkan menjelang masa purnabhaktinya, Bruno masih intens dan terbilang sangat aktif mengupayakan maju dan berkembangnya sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Untuk diketahui, lelaki yang kerap disapa BSR itu, saat ini juga menjabat Plh Kepala Bidang Kesenian dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk program KKN Tematik Desa Wisata, pihaknya terus membangun kerja sama dengan ratusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan juga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Sulsel.

“Tadi sudah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, PKS antara Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Ada pak Kadis dan pak Rektor yang menandatangani,” ungkap BSR kepada Awak Media.

Dia membenarkan jika UPRI Makassar, PTS kesekian yang menjalin kerja sama. Beberapa hari sebelumnya telah ditandatangani PKS dengan 71 PTS, bertempat di Aula Ridwan Saleh Mattayang, LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IX Sultan Batara (Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara), Jalan Bung, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

“Tanggal 3 Agustus kemarin, ada 71 Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan PKS dengan kita terkait program KKN Tematik Desa Wisata,” pungkasnya.

Sub Koordinator Seksi Kerjasama, Erni Mappiare turut mengiyakan, dari 71 PTS itu, Muhammad Jufri sukses menandatangani PKS selama 30 menit. Masing-masing dua berkas yang sudah disertakan materai sebelum ditandatangani dan dibubuhi cap setempel.

“Beliau, pak Kadis menandatangani PKS waktu itu sebanyak 421 kali untuk 2 berkas PKS setiap PTS. Jadi ada 71 PTS bertandatangan para Rektor atau Pimpinannya,” jelas Erni.

Muhammad Jufri menyambut baik ruang kerja sama yang dijalin kedua pihak. Menurutnya, semakin menguatkan wujud kolaborasi, inovasi, dan adaptasi yang menjadi penekanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

“Saling bersaing, saling berkompetisi, siapa kuat dia di depan, itu dulu ya. Sekarang saatnya, eranya saling berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan banyak hal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab yang menjadi ranahnya kita,” ujar Kadisbudpar Sulsel.

Jufri lantas mengapresiasi jajaran Bidang SDP yang senantiasa berinovasi dan menjalin sinergi dengan kalangan akademisi. Terlebih, program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) diyakininya sejalan dengan upaya membangkitkan kepariwisataan pasca terdampak Pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun.

“Bangkitnya pariwisata menjadi tanggung jawab kita semua. Desa Wisata ini membutuhkan peran aktif akademisi, mulai dari mahasiswa dan mahasiswinya, para Dosen dan seluruh sivitas akademik,” paparnya.

Jika mahasiswa dari jurusan IT (Information Teknologhy) bisa diberdayakan untuk alih transfer ilmunya memajukan digital dan konten kreatif, maka untuk memperkuat kelembagaan desa wisata, pihak kampus dapat menerjunkan mahasiswa/mahasiswinya dari jurusan FISIP.

“Begitupun jurusan ekonomi misalnya, adik-adik kita ini paham tentang akuntansi. Nah, kita berharap ini bisa diteruskan ilmunya kepada Pengelola Desa Wisata, UMKM, dan juga masyarakat di desa wisata itu, bagaimana membuat pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan sehat,” terang sang Professor.

Teknisnya, Jufri menginstruksikan Bidang SDP berkomunikasi aktif dengan pihak kampus. Sudah disiapkan modul pelaksanaan KKNTDW, tinggal dibahas lebih lanjut, menyesuaikan kebutuhan dan karakter PTS bersangkutan. (*)