AMBAE.co.id – Makassar. Bertemu Farid Said selaku Ketua LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pariwisata Anging Mammiri, Prof Muhammad Jufri menyampaikan keinginannya agar lembaga itu dapat melakukan sertifikasi kepada seluruh tenaga kerja sektor kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Kadisbudpar) Provinsi Sulsel mengatakan itu saat menjadi pembicara tunggal di Pantai Akkarena, Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Sabtu pagi (06/11/21). Dia hadir atas undangan khusus LSP Pariwisata Anging Mammiri dalam rangka kegiatan Funtastic Outbound.
“Harapan kita, LSP Pariwisata Anging Mammiri lanjut men-sertifikasi teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata yang tersebar di daerah. Saya dapat informasi dari pak Farid, baru 8 Kabupaten dan Kota yang sudah tersertifikasi,” harap Jufri.
Padahal Sulsel meliputi 24 Kabupaten dan Kota, itu berarti tersisa 16 daerah lagi. Jufri menambahkan dalam keterangannya kepada sejumlah Awak Media bahwa dengan tersertifikasinya tenaga kerja kepariwisataan akan memberikan kepastian terhadap pelayanan yang berstandar kepada wisatawan.
“Semua ya, dicukupkan 24 Kabupaten/Kota, kita harapkan SDM kita ini berkompeten, tidak diragukan pada bidangnya. Sehingga dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing,” pinta dia.
Bukan tanpa dasar, Professor berlatar belakang psikologi itu menyebut saatnya Sulsel bangkit untuk memajukan Indonesia di sektor pariwisata. Melandainya Pandemi COVID-19 khususnya di Sulsel memberi angin segar untuk membangkitkan kembali sektor ini beserta semua subsektor di dalamnya.
Tapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas para tenaga kerja pariwisata, pelaku industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku seni dan budaya. Untuk itu LSP dan lembaga serupa harus berkontribusi dengan menjali sinergitas serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.
“Kualitas layanan optimal dapat diberikan dengan mereka tersertifikasi melalui kompetensinya masing-masing, baik itu di bidang perhotelan, di bidang travel and tour, di bidang barista dan lain sebagainya,” tegasnya.
Disbudpar Sulsel sebagai leading sector mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel senantiasa mendorong peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sebagian kata Jufri, menjadi ranah dan kapasitas dari asosiasi maupun lembaga/organisasi yang menjadi mitra Pemerintah.
Sementara Pemerintah sebagai salah satu unsur tourism pentahelix membuka peluang itu. Karenanya, pihaknya akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada 9 November mendatang.
Targetnya menghadirkan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan di Sulsel, termasuk memberi kesempatan masing-masing daerah memaparkan potensi pariwisatanya dan kebutuhannya. Di hari Selasa itu, Jufri minta seluruh asosiasi turut hadir untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
“Ini bagian dari upaya kita untuk meng-upgrade kembali, membangun tim yang solid kembali di bawah LSP ini untuk memulai kembali kerja-kerja aktif dalam rangka meningkatkan kompetensi dari para pelaku bisnis di bidang kepariwisataan,” pungkasnya.
Sementara itu, Farid dalam keterangan pers-nya membeberkan 7 dari 8 daerah yang sudah tersertifikasi itu adalah Kota Makassar, Parepare, serta Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Enrekang, dan Bantaeng. Total tenaga kerja mencapai 4 ribu.
“Untuk Sulawesi Selatan ada sekitar 4 ribu. Tetapi disayangkan sekali diantara 4 ribu itu, baru 8 Kabupaten/Kota diantara 24 yang harusnya tersertifikasi dia punya tenaga kerja. Pasti Makassar, kemudian Parepare, Tana Toraja pasti, Pangkep, kemudian Enrekang, yang jelasnya baru 8, Bantaeng juga masuk,” terangnya.
Secara keseluruhan sudah 12 ribu tenaga kerja kepariwisataan di seluruh Indonesia disertifikasi LSP Pariwisata Anging Mammiri. Dan akan terus bertambah seiring kesediaan Pemerintah Daerah menggunakan layanan jasa sertifikasi yang dimiliki LSP ini.
“LSP Pariwisata Anging Mammiri sudah melakukan sertifikasi kurang lebih 12 ribu tenaga kerja di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Jakarta, Bandung, semua Kawasan Timur,” tambah Farid.
LSP ini memiliki kekuatan 150 Asesor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 50 orang menjalankan aktivitasnya di Sulsel untuk mendukung proses sertifikasi.
Hari itu, mereka dipertemukan kembali selama Pandemi COVID-19 bergulir pada Maret 2020 silam. LSP Pariwisata Anging Mammiri berupaya merekatkan lagi timnya agar lebih solid melalui outbound, 100 Asesor lainnya mengikuti secara virtual.
Farid kepada Awak Media menegaskan tidak ada syarat khusus untuk diadakannya sertifikasi. Pemerintah Daerah cukup memanggil LSP ini terjun melaksanakan sertifikasi.
“Kita tinggal dipanggil saja, itu berlaku untuk semua pelaku pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata yang meminta kepada LSP untuk disertifikasi anggotanya,” ujarnya.
Keberadaannya untuk mendukung pengembangan kepariwisataan terutama SDM. Bukan organisasi pemerintah, tapi lahir atas inisiasi dan desakan pemerintah untuk melahirkan tenaga kerja pariwisata kompeten.
“LSP ini independen, jadi dia bukan pemerintah. Tetapi lahirnya LSP Pariwisata Anging Mammiri ini berkat dari Dinas Pariwisata,” tutur dia.
Jika tidak tersertifikasi, maka tidak ada jaminan pengakuan bagi pelaku pariwisata dimaksud memiliki kemampuan yang profesional. Untuk mengikuti sertifikasi, LSP punya tingkatan serta kategori.
“Ada tingkatannya, level-levelnya juga ada. Seorang chef yang juru cook itu, sudah putih rambut pun tidak diakui dia punya chef kalau tidak disertifikasi, jadi sudah pasti juga masuk CHSE-nya,” tutup Farid. (*)
