DPRD-DisBudPar SulSel Jemput Aspirasi Kepariwisataan Soppeng

 

Dari kiri ke kanan, Sekda Soppeng, Ketua Komisi B dan Wakil Ketua II Komisi DPRD SulSel saat Kunker ke Soppeng (07/07/21).

AMBAE.co.idSoppeng. Jelang pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) Provinsi SulSel (Sulawesi Selatan) Tahun Anggaran 2020, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi SulSel menggelar Reses ke sejumlah daerah. Termasuk ke Kabupaten/Kota di SulSel.

Komisi B melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Soppeng. Adalah Tim 1 beranggotakan 12 orang Anggota DPRD serta 3 orang staf Komisi.

Turut bersamanya Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran, Syamsuniar Malik yang mewakili langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (DisBudPar) Provinsi SulSel. DisBudPar sendiri merupakan satu dari 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mitra kerja Komisi yang membidangi ekonomi itu.

Syamsuniar dalam keterangannya mengaku terbantu dengan kunjungan itu untuk menyerap aspirasi dari bawah terkait kepariwisataan, terutama masukan, harapan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Bahkan jika dapat menjemput setiap aspirasi dari 24 Kabupaten/Kota, baginya penting terhadap institusi yang menaunginya.

“Tentu ini bagian dari rencana program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota, hari ini Kabupaten Soppeng. Bagaimana mensinergikan dan ada sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Selatan dengan adanya DPRD menyerap aspirasi tersebut”, terang Syamsuniar Malik.

Berangkat dari itu, perencanaan di lingkup Kabupaten/Kota kata Syamsuniar, sejatinya sejalan dengan perencanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) SulSel. Kehadiran para Legislator diharapkannya sebagai media efektif, di samping mendengar, menyerap, menampung dan menerima masukan, tak kalah pentingnya merealisasikan permintaan sesuai kebutuhan serta skala prioritas.

Salah satu yang butuh perhatian selain Soppeng yakni Kabupaten Enrekang. Dirinya berdalih, daerah dimaksud selayaknya lebih maksimal menangkap peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

“Kita tahu, Enrekang ini dilewati menuju Toraja, makanya kita berharap besar wisatawan bisa singgah dan menginap di Enrekang sebelum tiba di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Tadi Saya sudah sampaikan agar DPRD Sulawesi Selatan mendukung serapan anggaran terkait kepariwisataan ke seluruh Kabupaten dan Kota, begitu juga Enrekang dan Soppeng. Alhamdulillah direspon baik, mudah-mudahan tahun ini lebih optimal”, ungkapnya.

Kunker ke Soppeng oleh Tim 1 Komisi B DPRD SulSel itu dipimpin Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal selaku Ketua Komisi B. Diterima secara resmi Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide di Rumah Dinasnya di Jalan Pemuda, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Soppeng pada Kamis siang (08/07/21).

Berlanjut pemaparan aspirasi para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng di Triple 8 The Riverside Resort yang berlokasi di Jalan Lompo Nomor 888, Kelurahan Lemba. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, H Andi Tenrisessu memandu acara hingga usai.

Dirinya meminta perhatian lebih banyak DPRD SulSel agar Pemprov SulSel pun tiada hentinya menyentuh kepariwisataan Soppeng. Seperti halnya pengembangan destinasi wisata Permandian Air Panas Lejja, Permandian Air Panas Citta, Permandian Air Panas Ompo dan pengembangan kawasan wisata danau tempe yang menjadi unggulan daerah berjuluk Kota Kalong.

“Terima kasih atas kunjungan kali ini dari Komisi B DPRD SulSel. Semoga pengembangan kepariwisataan di Soppeng lebih meningkat dan maju lagi ke depan”, harap Tenrisessu.

Menanggapi itu, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal menegaskan bahwa kedatangannya tak lain terkait kepariwisataan. Namun begitu, pihaknya juga ingin menyerap lebih luas lagi masukan, seperti halnya infrastruktur dan pendidikan.

Di mana, sektor-sektor lain diarahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Misalnya akses jalan dari dan menuju obyek wisata.

“Titik fokus kunjungan kami tentu saja terkait kepariwisataan. Namun, kalaupun ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, kami membuka lebar karena ini akan masuk di Perubahan dan KUA PPAS Pokok 2022”, ujar Legislator yang akrab disapa Cicu.

Secara gamblang Cicu menggambarkan bahwa sektor pariwisata amat terpuruk selama Pandemi COVID-19. Sehingga menjadi penting adanya supporting dari Pemerintah, termasuk kepada Pelaku Pariwisata.

“Tentu akan ada banyak hal bisa disinergikan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi. Berharap banyak masukan bisa diberikan kepada kami”, imbuhnya.

Cicu juga menjelaskan, Komisi B mengutus Tim 2 ke Kabupaten Bulukumba untuk mengunjungi Kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Dinas Kehutanan Provinsi SulSel di Kabupaten Bulukumba. Diketahui sebelumnya, Tim 1 berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan Tim 2 bertandang ke DPRD Provinsi Bali. (*)