Twin Tower Telan Dana 1,9 T, Nurdin Abdullah: Bukan APBD-APBN

Kontrak Kerja Twin Tower.
Gubernur SulSel (kedua dari kiri) menyaksikan penanda tanganan Kontrak Kerja antara PT Wika dan Perseroda (04/11/20).

AMBAE.co.id – Makassar. Gubernur SulSel (Sulawesi Selatan), HM Nurdin Abdullah menyaksikan proses penanda tanganan Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Twin Tower yang dilangsungkan di Rumah Jabatan Gubernur SulSel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Rabu (04/11/20).

Ditanda tangani Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Septiawan Andri Purwanto dan Direktur Utama PT SulSel Citra Indonesia (Perseroda), HM Taufik Fachrudin.

Dikatakan Nurdin Abdullah, pembangunan pusat perkantoran itu akan menelan biaya sebesar 1,9 Trilyun Rupiah. Dibangun oleh Perusahaan Milik Negara.

“Anggarannya bukan dari APBD dan APBN. Perusahaan Milik Negara yang siap membangunnya”, jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya telah melaporkan perihal itu kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan menerima amanah untuk senantiasa bersinergi.

“Sudah Saya laporkan kepada pak Presiden , hari Senin tanggal 2 November 2020. Beliau merespon baik, Alhamdulillah dan menitip pesan agar terus membangun sinergitas”, tambah dia.

Dengan Twin Tower, peradaban baru SulSel akan lahir memberi kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemprov SulSel.

Read:  Wudhu Senjata Dasyat Melawan COVID-19

Pasalnya, semua gedung perkantoran yang selama ini terpisah-pisah akan disatukan di 2 gedung kembar itu. Demikian halnya kantor DPRD SulSel akan menempati satu dari dua tower yang akan dibangun.

“Jadi nanti kita naik bus, turunnya di halte di sekitar gedung. Cukup jalan kaki sebentar sudah tiba di ruangan masing-masing”, urai Nurdin Abdullah.

Dibangunnya Twin Tower kata Gubernur, akan memusatkan layanan Pemerintahan. Di samping layanan dasar yang juga akan dibuat lebih nyaman tatkala masyarakat ingin melakukan pengurusan dokumen atau kepentingan lainnya.

“Kalau selama ini terpisah-pisah. Makanya kita bangun Twin Tower, tidak ada lagi alasan terkait kolaborasi”, pungkasnya.

Sementara itu, Septiawan dalam pernyataannya menegaskan bahwa penanda tanganan Kontrak Kerja sebagai bukti akan dimulainya proses pembangunan. Di mana pihaknya serta merta harus mematuhi tahapan yang diatur sesuai Undang-undang dan ketentuan lain.

“Ini akan dikerjakan dalam waktu dekat. Jadi kami langsung ke point pekerjaannya nanti”,

Penanda tanganan juga menurutnya sebagai pengikat bagi kedua pihak agar segera menjalankan amanah, baik sebagai pelaksana (PT Wika) maupun sebagai pengelola nantinya yang diberikan kewenangannya kepada Perseroda. (*)