AMBAE.co.id – Makassar. Fenomena La Nina diperkirakan terus berkembang mencapai intensitas moderat pada akhir 2020 dan mulai meluruh pada Januari-Febuari 2021. Dampaknya pada peningkatan curah hujan bulanan antara 20 hingga 40 persen di atas normal.
“Ini sekarang La Nina, yaitu peningkatan curah hujan yang tinggi itu sedang meningkat, dari indeks lemah ke moderat”, kata Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Darmawan.
Hal itu disampaikan Darmawan saat BMKG melakukan sosialisasi dampak La Nina di Rumah Jabatan Gubernur SulSel di Jalan Sungai Tangka pada Sabtu pagi (17/10/20).
Lanjutnya, untuk SulSel sendiri belum masuk sepenuhnya musim hujan. Sedangkan Pulau Jawa sudah mulai masuk, sehingga dampaknya perlu di antisipasi.
Adapun prakiraan curah hujan untuk musim hujan tahun 2020/2021 di Sulawesi Selatan, wilayah pantai barat akan masuk sekitar November. Awal November sudah mulai masuk musim penghujan, puncaknya diperkirakan pada bulan Januari.
Seiring kenaikan curah hujan, La Nina berpotensi meningkatkan resiko banjir dan membuat lahan pertanian terendam. Untuk mengatasi dampaknya, BMKG memberikan saran agar saluran air di lahan pertanian mesti diperlebar dan memastikan aliran air tidak ada hambatan.
“Bisa mengantisipasi DAS-DAS yang mungkin kita prediksi akan menjadikan banjir bandang. Sehingga kejadian di Bantaeng dan Luwu Raya tidak terjadi lagi”, imbuh dia.
Adanya puncak musim hujan dan ada pengaruh La Nina perlu diantisipasi oleh seluruh stakeholder untuk mengantisipasi dampaknya. Senada itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, Hartanto mengatakan jika pihaknya sudah menyiapkan sistem peringatan dini.
“BMKG sudah siap dengan sistem peringatan dini yang tersebar di wilayah SulSel untuk membantu memberikan peringatan dini dan membantu memantau perkembangan kondisi cuaca yang terjadi”, ujarnya.
Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengantisipasi dampaknya di berbagai sektor. Penting dilakukan koordinasi antar pemerintah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi yang wilayahnya dilintasi sungai.
Ini diperlukan untuk mengoptimalisasi tata kelola air terintegrasi dari hulu ke hilir. Adalah hal yang menjadi penegasan BMKG kepada seluruh Bupati/Walikota serta Gubernur.
BMKG meminta agar Gubernur beserta Bupati/Walikota dapat mensosialisasikan hal tersebut. Selanjutnya akan diadakan pertemuan antara BMKG dengan para pimpinan daerah di SulSel.
Menanggapi itu, HM Nurdin Abdullah selaku Gubernur SulSel merespon baik hal itu. Diikuti dengan langkah koordinasi berjenjang kepada para Bupati dan Walikota.
“Ini akan kita sosialisasikan dan menghubungi semua Bupati dan Walikota. Untuk kita bahas secara mendalam”, tegas Nurdin Abdullah. (*)
