Pemkab Bantaeng Bangun Sinergi Untuk Mengantisipasi Bencana

Pembukaan Rakor Penanggulangan Bencana di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.
Rakor Penanggulangan Bencana secara resmi dibuka Wabup Bantaeng (28/03/2019).

AMBAE.co.id – Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Kamis (28/03/19) dengan menghadirkan para Relawan dari berbagai institusi ataupun organisasi di Kabupaten Bantaeng baik Pemerintah maupun Swasta.

Rakor ini ditujukan untuk membangun dan menjalin sinergitas yang lebih baik antar seluruh stakeholder terkait upaya yang seharusnya dilakukan bilamana terjadi bencana.

Read:  Peringati Universal Children's Day, KPPPA RI Pusatkan SBLK Di Bantaeng

Betapa tidak, Kabupaten Bantaeng salah sadu daerah di Provinsi SulSel (Sulawesi Selatan) dengan indeks resiko tinggi untuk kerawanan bencana. Sehingga dibutuhkan langkah efektif dalam rangka mengantisipasi diikuti dengan rencana sedini mungkin terhadap bencana baik saat terjadi mapun pasca dengan melakukan penanganan tepat yang terkoordinasi.

“Rakor ini sebagai upaya mitigasi bencana menghadapi musim hujan sekaligus mengantisipasi bencana banjir”, tutur Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin saat membuka Rakor.

Menghadirkan Kepala Sub Bidang Manajemen Data BMKG SulSel, Hj Sri Murniati dan Kepala KPH Jeneberang II, Amri Kanaya, peserta Rakor mendapat pemahaman bagaimana menciptakan kesiapsiagaan pencegahan musibah dan bencana. Harapannya bisa mengurangi resiko akibat bencana.

Lanjut diterangkan Wabup Bantaeng agar penanggulangan bencana dilakukan secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bantaeng.

Read:  PKK-Dekranasda Gandeng Dishut SulSel Bagikan Bibit Durian, Liestiaty F Nurdin: Ini Gratis

Sementara Muslimin selaku Kepala BPBD Kabupaten Bantaeng menyampaikan bahwa Rakor ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (*)